Sistem Informasi Pengaduan BPS Provinsi Jambi

Pengaduan Layanan

Pengaduan Layanan BPS Provinsi Jambi adalah sistem yang disediakan oleh BPS Provinsi Jambi untuk menerima dan mengelola laporan keluhan maupun saran terhadap layanan yang disediakan BPS Provinsi Jambi.

Bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu keluhan maupun saran yang ditujukan untuk BPS Provinsi Jambi, dapat menyampaikan pada form ini untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Materi pengaduan yang ditindaklanjuti pada sistem ini adalah laporan terkait pelanggaran berupa:

  • Layanan Permintaan Data
  • Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik
  • Layanan TI
  • Layanan Kepegawaian
  • Saran dan Pertanyaan
Whistleblowing System

Whistleblowing System BPS (WBS-BPS) adalah sistem yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi untuk menerima dan mengelola laporan pelanggaran (pengaduan) terutama yang berindikasi adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS Provinsi Jambi, dapat menyampaikan pada sistem ini untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Materi pengaduan yang ditindaklanjuti pada sistem ini adalah laporan terkait pelanggaran berupa:

  • Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
  • Penyalahgunaan Wewenang
  • Disiplin Pegawai
  • Standar Pelayanan
  • Hambatan Pelayanan

BPS Kabupaten Jambi menghargai informasi yang Anda laporkan. Identitas whistleblower akan dirahasiakan.

Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

  • What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
  • Where : Dimana perbuatan tersebut dilakukan
  • When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan
  • Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
  • How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

Setelah memenuhi unsur tersebut diatas, laporan yang disampaikan sebaiknya dilampiri dengan bukti atas kegiatan pelanggaran tersebut. Bukti dapat berupa file, gambar, foto, atau video baik yang berkaitan langsung dengan pelanggaran maupun bukti yang menguatkan bahwa telah terjadi pelanggaran.